Pringsewu – Lensa Monitor.
Proyek pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, di bawah naungan UPTD V, telah menjadi monumen kegagalan yang memalukan! Hanya berselang beberapa hari sejak dikerjakan, jalan itu kini menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang sungguh parah—lapisan aspalnya mengelupas, remuk, dan hancur lebur. (Jumat, 12/12/2025).
Kerusakan prematur yang brutal ini bukan sekadar insiden, melainkan bukti telanjang dugaan kuat adanya pelanggaran standar kualitas yang sistematis oleh kontraktor pelaksana. Dari pantauan di lokasi, aroma kecurangan tercium kuat: masalah utama disinyalir terletak pada tahap persiapan dan penggunaan material yang jauh di bawah garis standar kelayakan.
Kontraktor 'nakal' ini diduga kuat melakukan pemotongan anggaran gila-gilaan, mengorbankan kualitas demi keuntungan sesaat. Proses pengelupasan lapisan aspal lama dituding tidak memenuhi ketebalan standar, meninggalkan fondasi jalan yang rapuh seperti remah-remah.
Lebih parah lagi, bahan batu untuk menambal lubang (patching) dilaporkan tidak dipadatkan secara maksimal. Akibatnya? Permukaan tambalan sudah remuk duluan bahkan sebelum lapisan hotmix terakhir dihamparkan.
Ironisnya, di banyak titik, lapisan penambalan yang terlalu tipis justru menciptakan permukaan jalan yang bergelombang dan tidak rata, yang secara langsung mengancam nyawa dan keselamatan setiap pengendara!
Kekacauan kerja ini diperparah oleh minimnya—bahkan nyaris tidak adanya—kehadiran pegawai kontraktor pengawas di lapangan. Kondisi ini membuktikan bahwa proyek tambal sulam ini dikerjakan secara 'asal-asalan', amburadul, dan tanpa sedikit pun pertimbangan akan kualitas jangka panjang.
Kegeraman masyarakat Desa Margodadi hingga Ambarawa telah mencapai puncaknya. Seorang warga yang enggan disebut namanya meluapkan emosinya dengan nada tinggi.
"Coba lihat Mas, di sepanjang jalan ini! Yang baru ditambal belum genap sebulan udah bobrok lagi. Kontraktornya ini kerja pakai standar apa? Cuma menghamburkan uang negara!" keluh warga tersebut, mencerminkan kekecewaan publik yang mendalam.
Masyarakat dengan tegas menilai bahwa proyek tambal sulam ini jauh dari standar kelayakan dan hanya menjadi ajang pemborosan masif anggaran negara tanpa menghasilkan infrastruktur yang bermartabat.
Melihat kenyataan pahit ini, desakan agar pihak berwenang segera mencabut izin dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor semakin menguat. Dinas BMBK Provinsi Lampung wajib hukumnya untuk segera melakukan audit total dan kajian ulang mendalam terhadap proyek ini.
Kegagalan total dalam hitungan hari ini bukan hanya mencoreng nama buruk kontraktor, tetapi juga mempertontonkan kelemahan pengawasan yang memalukan dari instansi terkait. Perlu dipertanyakan secara serius: Apakah hasil pengerjaan amburadul dan cepat rusak ini sudah melalui serah terima dan pemeriksaan akhir?
Jika tidak ada langkah hukum yang tegas dan evaluasi yang menusuk ke akar masalah, proyek ini hanya akan tercatat sebagai proyek sia-sia yang menguras kas daerah dan menghina mobilitas warga Pringsewu. Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab penuh atas kerugian negara dan penderitaan warga akibat kualitas kerja yang nol besar! (Red).
